“BENDAHARA Menjadi UJUNG TOMBAK di Desa?”

Berita dan Informasi, 3 Juni 2015

Sungai Loban - Pelatihan dan Sosialisasi tak henti hentinya digelar oleh Pemerintah untuk lebih memantafkan kinerja dan peran para perangkat desa, termasuk pihak Kantor Kecamatan Sungai Loban pun ikut ambil peran dalam pembinaan Bendahara Desa, Rabu (3/6/2015).

Dipimpin Camat Kursani, S.Sos  yang didampingi Sekretaris Camat M.Rapie S.AP dan Kasubbag Evadoklap M.Sibyani ST, acara pengarahan dan pembinaan yang diikuti oleh para Bendahara Desa se Kecamatan Sungai Loban digelar di Aula Kantor Camat Sungai Loban sejak pukul 10.00

Tak bisa dipungkiri saat ini Bendahara Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban dalam pemerintahan desa yang diharapkan bisa lebih baik dan akuntabel, apalagi dengan adanya Undang Undang terbaru nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.  Lebih khusus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah diterbitkan pada akhir tahun 2014. Peraturan tersebut mengatur perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Beberapa hal yang menjadi fokus arahan yang disampaikan oleh Camat bersama Sekcam dan Kasubbag Evadoklap adalah berkenaan tatalaksana pembayaran pajak barang dan jasa pada Pemerintahan Desa yang terdiri dari PPh 21, PPh 22 dan PPh 23, selain itu aturan mengenai pengadaan barang dan jasa di desa juga menjadi poin utama.

Artikel yang penulis kutip dari situs Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu di http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20539-simulasi-pembukuan-bendahara-desa, menjelaskan bahwa Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari PTPKD. PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank. Berikut ini simulasi yang tidak menggunakan data yang sebenarnya. *iws (Admin Kantor Kecamatan Sungai Loban)